Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Selamat Datang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi
dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional.
Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020).

 

Laman ini dibuat sebagai wadah komunikasi secara internal dan juga sebagai media publik yang berisi berbagai informasi terkait kegiatan dan dokumen reformasi birokrasi internal dalam mewujudkan LPMP Provinsi Maluku Utara sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasil yang diharapkan dari WBK adalah terlaksana tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi. Terwujudnya WBK ditandai dengan terpenuhinya sebagian besar indikator-indikator dari komponen pengungkit dalam 6 area perubahan yang meliputi 1) Manajemen Perubahan, 2) Penguatan Tata Laksana, 3) Penguatan Sistem Manajemen SDM, 4) Penguatan Akuntabilitas, 5) Penguatan Pengawasan, dan 6) Peningkatan Layanan Publik. Total nilai pengungkit ini adalah 60%.

Selain itu, nilai komponen hasil sebesar 40% diperoleh dari terpenuhinya indikator Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (nilai survey persepsi korupsi dan prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti) dan kualitas pelayanan publik yang diperoleh dari nilai persepsi kualitas pelayanan.

Seluruh pegawai memiliki kontribusi yang sangat penting dalam usaha meraih LPMP Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah bebas dari korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

img1.jpg
Scroll to Top